Benardhy Consulting – Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 membawa perubahan dalam tata cara penghitungan omzet untuk menentukan kelayakan wajib pajak dalam memanfaatkan skema PPh Final UMKM.
Berdasarkan ketentuan Pasal 58 PP 20/2026, batas peredaran bruto maksimal Rp4,8 miliar tidak lagi dihitung hanya dari omzet yang berasal dari kegiatan usaha. Kini, penghitungan juga mencakup omzet yang diperoleh dari jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebas.
Selain itu, perhitungan omzet tidak hanya memperhitungkan penghasilan yang dikenai pajak non-final. Omzet dari penghasilan yang telah dikenai PPh final berdasarkan ketentuan perpajakan lainnya juga harus dimasukkan dalam perhitungan.
Dengan kata lain, peredaran bruto yang menjadi dasar penentuan kelayakan menggunakan PPh Final UMKM merupakan akumulasi seluruh omzet yang diperoleh dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, baik yang dikenai PPh final maupun non-final. Perhitungan tersebut juga mencakup peredaran bruto yang berasal dari luar negeri.
Fungsional Penyuluh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rohmat Arifin, menjelaskan bahwa peredaran bruto untuk menentukan subjek yang berhak menggunakan skema PPh Final UMKM merupakan jumlah keseluruhan omzet dari usaha dan pekerjaan bebas tanpa membedakan perlakuan pajaknya.
Perubahan aturan ini dinilai penting untuk memastikan fasilitas PPh Final UMKM benar-benar dimanfaatkan oleh wajib pajak yang memiliki skala usaha relatif kecil sesuai tujuan awal pemberian insentif tersebut.
Sebagai ilustrasi, seorang wajib pajak memperoleh penghasilan dari usaha perdagangan bahan pangan dengan omzet Rp2 miliar. Selain itu, ia juga menjalankan usaha jasa konstruksi dengan omzet Rp2,5 miliar dan memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas sebagai penerjemah dengan omzet Rp1,5 miliar.
Sebelum berlakunya PP 20/2026, wajib pajak tersebut masih dapat memanfaatkan skema PPh Final UMKM untuk penghasilan dari usaha perdagangan. Hal ini karena perhitungan omzet yang digunakan saat itu hanya memperhitungkan omzet dari kegiatan usaha tertentu.
Namun, setelah PP 20/2026 berlaku, seluruh omzet dari usaha perdagangan, jasa konstruksi, dan pekerjaan bebas harus digabungkan dalam satu perhitungan. Dengan total omzet mencapai Rp6 miliar, wajib pajak tersebut tidak lagi memenuhi batas maksimal peredaran bruto sebesar Rp4,8 miliar.
Akibatnya, penghasilan dari usaha perdagangan tidak dapat lagi dikenai PPh Final UMKM sebesar 0,5%. Sebagai gantinya, penghitungan pajak harus menggunakan tarif umum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).
Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah kini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai kapasitas ekonomi wajib pajak. Dengan memperhitungkan seluruh sumber omzet yang dimiliki, penentuan kelayakan penggunaan PPh Final UMKM menjadi lebih mencerminkan kondisi usaha dan penghasilan wajib pajak secara keseluruhan.