Benardhy Consulting – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/2026 bukan merupakan kebijakan pemutihan pajak.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa fasilitas tersebut hanya diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
PMK 71/2026 diterbitkan untuk menyempurnakan ketentuan dan tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, serta pembatalan di bidang perpajakan. Peraturan yang mengubah PMK 118/2024 ini mulai berlaku pada 2 Oktober 2026.
Mekanisme Pembayaran Utang Pajak Berubah
Salah satu perubahan utama dalam PMK 71/2026 adalah mekanisme pembayaran utang pajak. Dalam ketentuan sebelumnya, pembayaran wajib pajak diperhitungkan secara proporsional antara pokok utang pajak dan sanksi administratif.
Sementara itu, PMK 71/2026 menetapkan bahwa pembayaran diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok utang pajak. Dengan mekanisme ini, pembayaran dialokasikan terlebih dahulu untuk melunasi jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
Berdasarkan ketentuan tersebut, wajib pajak harus melunasi pokok pajak terutang terlebih dahulu sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi atau denda pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan sektor lainnya (PBB-P5L).
Contoh Pengurangan Sanksi Administratif Pajak
Sebagai ilustrasi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Y menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) senilai Rp140 juta atas nama Tuan Abbot. Jumlah tersebut terdiri atas pokok pajak sebesar Rp100 juta dan sanksi administratif sebesar Rp40 juta.
Pada 1 Desember 2026, Tuan Abbot membayar Rp100 juta atas SKPKB tersebut. Dua hari kemudian, tepatnya 3 Desember 2026, Tuan Abbot mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
Mengacu pada mekanisme pembayaran dalam PMK 71/2026, pembayaran Rp100 juta tersebut diperhitungkan untuk melunasi pokok pajak. Dengan demikian, sanksi administratif yang tersisa sebesar Rp40 juta menjadi bagian yang dapat dimohonkan untuk pengurangan atau penghapusan.
PMK 71/2026 Diharapkan Tingkatkan Kepatuhan Pajak
Bimo meyakini penyempurnaan ketentuan dalam PMK 71/2026 dapat mempercepat pelunasan pokok utang pajak yang masih tertunda sekaligus memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak.
Ia juga berharap kebijakan tersebut dapat membantu menjaga ketahanan arus kas (cash flow resilience) wajib pajak, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha mereka.