Benardhy Consulting – Pemerintah disarankan tidak terburu-buru menerapkan kembali pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace pada November 2026 jika daya beli masyarakat belum menunjukkan pemulihan yang kuat.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kondisi daya beli hingga pertengahan 2026 masih belum cukup meyakinkan untuk menjadi dasar penerapan kebijakan tersebut. Menurutnya, sejumlah indikator menunjukkan rumah tangga masih menghadapi tekanan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Yusuf mencatat, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia pada Juni 2026 berada di level 117,8. Meski masih optimistis, kemampuan masyarakat untuk menabung disebut melemah di tengah tetap tingginya keinginan untuk menabung. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap keuangan rumah tangga.
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal II-2026 yang berada di sekitar 5,06% juga dinilai masih cenderung melambat. Konsumsi masih tumbuh, tetapi belum menunjukkan penguatan yang cukup solid.
Yusuf juga menyoroti Mandiri Spending Index dan Saving Index. Konsumsi masyarakat masih bertahan, tetapi sebagian ditopang penggunaan pinjaman, sementara tabungan riil mengalami tekanan.
Karena itu, pertumbuhan konsumsi perlu dilihat dari sumbernya, apakah berasal dari peningkatan pendapatan riil atau justru didorong berkurangnya tabungan dan bertambahnya utang rumah tangga.
PPh 22 Marketplace Dinilai Berpotensi Menekan Arus Kas Pedagang
Yusuf menilai pungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet bruto melalui marketplace berpotensi menambah tekanan terhadap arus kas pedagang.
Meski bukan pajak baru karena mekanismenya dapat diperhitungkan dalam kewajiban perpajakan, implementasinya dapat menimbulkan biaya administrasi dan penyesuaian sistem bagi pedagang, terutama pelaku usaha kecil dengan margin keuntungan relatif tipis.
Yusuf menegaskan, persoalannya bukan pada perlu atau tidaknya kebijakan tersebut, melainkan waktu penerapannya. Jika hingga Oktober 2026 indikator daya beli belum membaik, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan kembali waktu implementasi.
Indikator tersebut meliputi kepercayaan konsumen yang masih lemah, konsumsi riil yang belum menguat, serta kemampuan menabung yang belum membaik.
Menurut Yusuf, awal 2027 dapat menjadi pilihan yang lebih aman sekaligus memberikan waktu bagi marketplace dan pedagang untuk mempersiapkan sistem serta memahami mekanisme pemungutan PPh Pasal 22.
Tujuan Jangka Panjang PPh 22 Marketplace Tetap Penting
Yusuf menilai kebijakan PPh Pasal 22 melalui marketplace tetap memiliki tujuan jangka panjang, antara lain menciptakan perlakuan pajak yang lebih setara antara pedagang online dan offline serta meningkatkan kepatuhan perpajakan.
Namun, dalam jangka pendek, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tidak menambah tekanan terhadap konsumsi masyarakat.
Sebelum memastikan implementasi pada November 2026, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan sejumlah indikator utama, seperti penjualan ritel, pembelian barang tahan lama, pendapatan riil kelas menengah, serta kondisi tabungan rumah tangga.