Kemenkeu Bahas Opsi Insentif Pajak Baru di Era Pajak Minimum Global

Beranda » Pajak » Kemenkeu Bahas Opsi Insentif Pajak Baru di Era Pajak Minimum Global

Benardhy Consulting – Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Perpajakan Yon Arsal mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan skema insentif pajak baru seiring penerapan global minimum tax (GMT) dengan tarif pajak minimum efektif sebesar 15%.

Menurut Yon, penerapan Pilar 2 GMT mengubah perhitungan manfaat yang dapat diperoleh investor dari pemberian insentif pajak, khususnya tax holiday dan tax allowance.

Dampak Pajak Minimum Global terhadap Insentif Pajak

Selama ini, tax holiday dan tax allowance menjadi skema yang umum digunakan Indonesia maupun negara berkembang lainnya untuk menarik investasi.

Namun, dengan berlakunya pajak minimum global, negara perlu memikirkan kembali desain insentif yang diberikan kepada investor. Perubahan dalam penerapan GMT membuat skema insentif pajak yang selama ini digunakan perlu kembali diperhatikan.

Yon mengatakan terdapat sejumlah alternatif skema yang dapat dipertimbangkan agar pemberian insentif tetap sesuai dengan perkembangan aturan perpajakan internasional.

Alternatif Skema Insentif Pajak

Salah satu alternatif yang disebut Yon adalah cash grant dan tax credit, selain beberapa skema lainnya.

Yon menyampaikan bahwa Indonesia, seperti negara berkembang lainnya, dipaksa untuk memikirkan berbagai pilihan skema insentif pajak lainnya. Yang kemungkinan sesuai dengan skema GMT saat ini, seperti cash grant, atau tax credit, maupun beberapa skema lainnya.

Dengan adanya beberapa alternatif tersebut, pilihan skema insentif pajak dapat kembali dipertimbangkan dalam penerapan GMT. Cash grant dan tax credit menjadi contoh skema yang disebutkan, di samping kemungkinan adanya beberapa skema lainnya.

Peran Insentif Pajak dalam Menarik Investasi

Yon menambahkan, insentif pajak tetap memiliki peran dalam menarik investasi, meskipun pengaruhnya tidak selalu besar.

Berdasarkan sejumlah penelitian yang dipaparkannya, insentif masih menjadi salah satu pertimbangan investor, terutama ketika kondisi investasi antarnegara relatif sama.

Oleh karena itu, menurut Yon, pemerintah tidak cukup hanya mempertahankan skema insentif yang sudah ada. Desain insentif perlu disesuaikan dengan perkembangan aturan internasional dan perubahan struktur ekonomi.

Penyesuaian desain tersebut menjadi bagian yang perlu diperhatikan seiring perkembangan aturan internasional dan perubahan struktur ekonomi. Dengan demikian, skema insentif yang ada tidak hanya dipertahankan, tetapi juga disesuaikan dengan perkembangan tersebut. 

Syarat Pemberian Insentif Pajak

Selain mengikuti perkembangan global, Yon menekankan bahwa insentif pajak juga harus relevan secara strategis dengan perubahan struktur ekonomi.

Insentif perlu diberikan secara tepat waktu dan tepat sasaran serta memiliki batas waktu yang jelas. Ketiga hal tersebut menjadi poin yang ditekankan dalam pemberian insentif pajak, yaitu waktu pemberian yang tepat, sasaran yang tepat, serta batas waktu yang jelas.

Yon juga menekankan bahwa insentif harus bersifat sementara. Dengan demikian, pemberian insentif perlu memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan sasaran, dan adanya batas waktu dalam penerapannya.

Bagikan Artikel ini:
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
WhatsApp
Email