Benardhy Consulting – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100% melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Kebijakan yang berlaku mulai 8 Oktober 2026 ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong perekonomian nasional.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Pasal 27A Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 71/2026.
Jenis Sanksi Pajak yang Mendapat Pengurangan
Fasilitas ini berlaku untuk keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh sampai tahun pajak 2025 dan SPT Masa sampai masa pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar. Pengurangan atau penghapusan juga mencakup pembetulan SPT atas kemauan sendiri, keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang, serta sanksi administratif dalam surat ketetapan pajak (SKP), SKP PBB, dan surat tagihan pajak (STP).
Selain itu, sanksi hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela (PPS) berdasarkan PMK Nomor 196/2021 juga dapat memperoleh pengurangan.
Besaran fasilitas bergantung pada jenis sanksi dan waktu pemenuhan kewajiban pajak. Untuk sanksi akibat keterlambatan penyampaian SPT berstatus kurang bayar, ketentuannya sebagai berikut:
- 8 Oktober–31 Desember 2026: penghapusan sanksi 100%.
- 1 Januari–31 Maret 2027: pengurangan sanksi 50%.
- 1 April–30 Juni 2027: pengurangan sanksi 25%.
Rincian jenis sanksi dan besaran pengurangan tercantum dalam lampiran KEP-239/PJ/2026.
Syarat dan Batas Waktu Pengajuan
Wajib pajak harus mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada DJP paling lambat 1 Oktober 2028. Pengajuan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PMK Nomor 118/2024 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 71/2026, serta ketentuan berikut:
- Tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- Jika pernah mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya, wajib pajak harus melampirkan surat permohonan pencabutannya.
- Menyampaikan surat pernyataan bermeterai bahwa sanksi administratif timbul akibat kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak.
- Sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan belum dibayar atau dilunasi.
Besaran fasilitas yang diperoleh tetap bergantung pada jenis sanksi, periode pemenuhan kewajiban, dan terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan.