Benardhy Consulting – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan pemungutan pajak dari uang amplop hajatan atau kondangan yang diterima masyarakat, baik secara langsung maupun melalui transfer digital. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons kabar yang sempat heboh beredar di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, yang membuat sebagian orang bertanya-tanya terkait kewajiban perpajakan atas pemberian uang di acara pernikahan atau hajatan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menjelaskan bahwa kabar tersebut kemungkinan muncul akibat kesalahpahaman terhadap prinsip perpajakan yang berlaku secara umum. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), setiap tambahan kemampuan ekonomis dapat menjadi objek pajak, termasuk hadiah atau pemberian uang. Namun, penerapan ketentuan ini tidak berlaku secara otomatis untuk semua kondisi.
Rosmauli menekankan bahwa jika pemberian uang bersifat pribadi, tidak rutin, dan tidak terkait dengan hubungan pekerjaan atau kegiatan usaha, maka pemberian tersebut tidak dikenakan pajak dan tidak menjadi prioritas pengawasan DJP. Dengan kata lain, uang amplop yang diberikan dalam acara hajatan atau kondangan tidak termasuk objek pajak, sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir atau menyiapkan pelaporan khusus terkait hal ini.
Selain itu, sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip self-assessment, yang menuntut setiap wajib pajak untuk melaporkan sendiri penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dalam konteks ini, DJP tidak melakukan pemungutan pajak secara langsung di lokasi acara hajatan, dan pihak DJP tidak memiliki rencana untuk memungut pajak dari uang amplop atau hadiah yang diterima masyarakat dalam acara pernikahan atau kegiatan sosial serupa.
Pernyataan ini sekaligus memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi masyarakat. Dengan klarifikasi dari Dirjen Pajak, masyarakat dapat lebih fokus pada perayaan acara hajatan atau kondangan tanpa khawatir adanya kewajiban pajak tambahan. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah memahami konteks sosial dan budaya terkait pemberian uang secara pribadi, serta menegaskan bahwa aturan pajak tetap berjalan dengan prinsip yang adil dan transparan.