Tax Buoyancy RI Cetak Rekor, Pengamat Ingatkan Risiko Kenaikan Beban Pajak

Beranda » Pajak » Tax Buoyancy RI Cetak Rekor, Pengamat Ingatkan Risiko Kenaikan Beban Pajak

Benardhy Consulting – Kenaikan tax buoyancy Indonesia ke level tertinggi sepanjang sejarah memunculkan beragam pandangan. Di satu sisi, capaian ini mencerminkan membaiknya kualitas penerimaan pajak. Namun, di sisi lain, pengamat mengingatkan bahwa lonjakan tax buoyancy tidak selalu menjadi sinyal positif jika lebih banyak didorong oleh upaya otoritas pajak mengejar target penerimaan.

Sebagai informasi, tax buoyancy adalah istilah yang merujuk pada indikator yang mengukur sensitivitas atau derajat respons penerimaan pajak seiring dengan pergerakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menilai tax buoyancy merupakan indikator yang bersifat netral. Menurutnya, indikator ini menunjukkan seberapa besar respons penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dilihat faktor yang mendorong kenaikannya.

Fajry menjelaskan, tax buoyancy Indonesia cenderung meningkat ketika pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan karakter tax buoyancy Indonesia yang bersifat procyclical, yakni bergerak searah dengan perkembangan kondisi ekonomi.

Ia menilai, kenaikan tax buoyancy dapat menjadi sinyal positif apabila didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang sehat. Meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat dan dunia usaha akan berdampak pada bertambahnya penerimaan pajak secara alami, sehingga kenaikan indikator tersebut mencerminkan perbaikan aktivitas ekonomi.

Sebaliknya, apabila kenaikannya lebih dipengaruhi oleh upaya otoritas pajak mengejar target penerimaan atau kebutuhan pembiayaan belanja negara, beban yang ditanggung pelaku usaha berpotensi meningkat. Menurut Fajry, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi iklim usaha apabila pelaksanaan pemungutan pajak menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku usaha.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan kualitas penerimaan pajak pada semester I-2026 terus membaik. Hal itu tercermin dari tax buoyancy Indonesia yang mencapai 2,25. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% mampu menghasilkan tambahan penerimaan pajak sekitar 2,25%.

Berdasarkan paparan DJP, capaian tersebut bahkan melampaui rekor sebelumnya pada 2022 yang mencapai 2,22. Saat itu, penerimaan pajak turut ditopang oleh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) serta tingginya harga komoditas. Sementara itu, pada 2026 tidak ada lagi program PPS dan harga komoditas utama telah kembali ke tingkat yang lebih normal.

Data historis DJP juga menunjukkan bahwa tax buoyancy Indonesia mengalami fluktuasi dalam satu dekade terakhir. Setelah sempat turun menjadi 1,32 pada 2023, kemudian 0,57 pada 2024, dan 0,10 pada 2025, tax buoyancy Indonesia kembali melonjak hingga mencapai 2,25 pada semester I-2026.

 

Bagikan Artikel ini:
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
WhatsApp
Email