Benardhy Consulting – Wajib pajak badan yang berbentuk persekutuan komanditer (CV), firma, perseroan terbatas (PT) selain perseroan perorangan, serta badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama (BUMDes/BUMDesma) kini tidak lagi termasuk kelompok yang dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM berdasarkan ketentuan terbaru.
Perubahan tersebut merupakan dampak dari revisi Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Dalam aturan baru tersebut, pemerintah mempersempit cakupan wajib pajak yang berhak memanfaatkan skema PPh Final UMKM.
Sesuai ketentuan terbaru, fasilitas PPh Final UMKM hanya dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, serta koperasi yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
Meski demikian, pemerintah tetap memberikan masa transisi bagi badan usaha yang sebelumnya telah memanfaatkan fasilitas tersebut berdasarkan ketentuan lama. Artinya, CV, firma, PT, serta BUMDes/BUMDesma yang masih berada dalam jangka waktu pemanfaatan PPh Final UMKM berdasarkan PP 55/2022 tetap dapat melanjutkan penggunaan fasilitas tersebut hingga masa berlakunya berakhir.
Sebelumnya, berdasarkan PP 55/2022, PT dapat memanfaatkan PPh Final UMKM untuk jangka waktu paling lama tiga tahun pajak. Sementara itu, CV, firma, serta BUMDes/BUMDesma dapat menggunakan fasilitas yang sama hingga empat tahun pajak.
Ketentuan peralihan dalam PP 20/2026 mengatur bahwa badan usaha yang masih memiliki sisa masa pemanfaatan tetap dapat dikenai PPh Final hingga jangka waktu tersebut berakhir. Namun, hal itu hanya berlaku sepanjang wajib pajak masih memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan dalam PP 55/2022.
Sebagai ilustrasi, sebuah CV yang terdaftar sebagai wajib pajak pada 20 Juni 2024 dan memiliki omzet Rp2 miliar pada tahun pajak 2024 serta Rp3 miliar pada tahun pajak 2025, masih dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM selama empat tahun pajak sesuai ketentuan sebelumnya.
Dengan berlakunya PP 20/2026, badan usaha tersebut tetap dapat menggunakan fasilitas PPh Final hingga akhir tahun pajak 2027. Namun, pemanfaatan fasilitas tersebut tetap bergantung pada terpenuhinya syarat omzet dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam PP 55/2022.
Aturan baru ini memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang telah lebih dahulu memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM, sekaligus menandai perubahan kebijakan pemerintah terkait kelompok badan usaha yang berhak memperoleh tarif pajak final dengan skema UMKM. Adapun PP 20/2026 telah diundangkan pada 22 April 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.