Benardhy Consulting – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang semula 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum mulai tahun 2024. Kebijakan baru ini tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sebelumnya, tarif PBBKB di Jakarta ditetapkan sebesar 10% dan telah berlaku lebih dari satu dekade. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk memberikan diskon tarif pajak bahan bakar. Tarif baru ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi warga Jakarta sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
PBBKB dikenakan pada setiap penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat. Hal ini berlaku untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh produsen, importir, atau distributor bahan bakar kepada konsumen akhir. Dalam sistem ini, konsumen bahan bakar menjadi subjek pajak, sementara penyedia bahan bakar bertindak sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab untuk memungut PBBKB dari konsumen.
Sebagai contoh, dengan harga BBM Rp10.000 per liter, konsumen kendaraan pribadi akan membayar pajak sebesar Rp500 per liter untuk tarif 5%. Sementara untuk kendaraan umum, pajak yang dikenakan adalah Rp200 per liter. Ini tentunya akan memberikan penghematan bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dan umum di Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa kebijakan PBBKB ini berlaku khusus di wilayah DKI Jakarta. Pembelian bahan bakar di luar Jakarta tidak akan dikenakan PBBKB, meskipun kendaraan tersebut berasal dari Jakarta. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi fiskal daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi konsumsi energi serta meningkatkan pendapatan daerah.
Kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu menciptakan keseimbangan ekonomi dengan mendukung mobilitas yang efisien, ramah lingkungan, dan lebih terjangkau bagi masyarakat. Di samping itu, kebijakan ini juga merupakan langkah nyata untuk memperbaiki kualitas hidup dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.