Tak Hanya PPh 0,5%, Ini Target Besar DJP di Balik Pungutan Pajak Marketplace

Beranda » Pajak » Tak Hanya PPh 0,5%, Ini Target Besar DJP di Balik Pungutan Pajak Marketplace

Benardhy Consulting – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan diperkirakan memiliki peluang yang sangat besar untuk memperkuat pengawasan terhadap pedagang online setelah berlakunya ketentuan pemungutan pajak oleh marketplace melalui PMK Nomor 37 Tahun 2025.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, menilai peluang DJP melakukan intensifikasi pengawasan berdasarkan data transaksi marketplace hampir mencapai 100%. Menurutnya, data yang disampaikan platform digital dinilai jauh lebih akurat dibandingkan hanya mengandalkan pelaporan dari wajib pajak.

Ia menjelaskan, bukti potong PPh Pasal 22 yang diterbitkan marketplace akan memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pedagang beserta nilai transaksi atau omzet bruto. Dengan beroperasinya Coretax System, seluruh data bukti potong dari berbagai marketplace, seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, hingga Lazada, akan otomatis masuk ke sistem administrasi perpajakan.

Selanjutnya, sistem akan mencocokkan data tersebut dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan pedagang. Menurut Prianto, apabila ditemukan perbedaan data meski hanya sedikit, sistem dapat menerbitkan Surat Himbauan atau SP2DK secara otomatis tanpa perlu dilakukan pengawasan manual oleh petugas pajak.

Ia menilai, kebijakan ini tidak hanya bertujuan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5%, tetapi juga memperluas pengawasan terhadap pedagang online yang sebenarnya telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun belum mendaftarkan diri.

Prianto mengatakan, masih terdapat celah dalam ekosistem perdagangan elektronik karena sejumlah pedagang dengan omzet belasan hingga puluhan miliar rupiah masih berstatus non-PKP. Menurutnya, kondisi tersebut dilakukan untuk menghindari kewajiban memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu modus yang kerap digunakan ialah memecah toko menjadi beberapa akun atau melaporkan omzet di bawah batas PKP sebesar Rp4,8 miliar per tahun.

Melalui PMK Nomor 37 Tahun 2025, marketplace juga diwajibkan melaporkan NIK atau NPWP pada setiap transaksi. Data tersebut memungkinkan DJP menggabungkan omzet dari berbagai toko maupun platform yang dimiliki oleh satu wajib pajak. Apabila akumulasi omzet telah mencapai Rp4,8 miliar, DJP memiliki dasar hukum untuk menetapkan status PKP secara jabatan (ex officio).

Selain memperkuat pengawasan, Prianto menilai kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan dan Survei E-Commerce BPS 2025, nilai transaksi marketplace sepanjang 2025 mencapai Rp203,58 triliun. Dengan asumsi seluruh transaksi dikenai PPh Pasal 22 sebesar 0,5%, potensi penerimaannya diperkirakan sekitar Rp1,02 triliun. Sementara itu, dengan tarif PPN 11%, potensi penerimaan PPN diperkirakan mencapai sekitar Rp22,39 triliun dengan asumsi seluruh transaksi merupakan objek PPN dan tidak terdapat pengecualian bagi pengusaha kecil.

Bagikan Artikel ini:
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
WhatsApp
Email